Apakah Efisiensi Anggaran Prabowo 2025 akan Memengaruhi SBN?
Pemerintah tengah menggaungkan efisiensi anggaran 2025 di beberapa Kementerian dan Lembaga. Efisiensi ini tentu akan mengurangi porsi belanja pemerintah dan memiliki dampak pada sektor riil dan keuangan. Namun seperti apa dampaknya secara khusus pada Surat Berharga Negara (SBN)? Dalam artikel ini kita akan mengulas kenapa ada efisiensi anggaran, bagaimana dampak efisiensi anggaran 2025 terhadap SBN dan apa strategi yang bisa kita lakukan dalam menghadapinya?
Kenapa ada efisiensi anggaran?
Dalam pidatonya di Forum Internasional World Government Summit 2025, Dubai, Presiden RI Prabowo mengatakan pemerintahannya bisa efisiensi anggaran 2025 sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 327 triliun. Nilai itu setara 10% dari total APBN 2025.
Lantas, efisiensi anggaran 2025 untuk apa? Prabowo menegaskan tujuan efisiensi anggaran 2025 untuk penghematan pada proyek dan program tanpa strategi yang jelas. Kemudian akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis.
Penghematan yang dialokasikan untuk proyek dan program tanpa strategi yang jelas ini sekarang akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini.
Presiden RI, Prabowo Subianto, Kamis, 13 Februari 2025
Program strategi yang Prabowo maksud antara lain industri hilirisasi nikel, bauksit, tembaga dan mineral penting lainnya, industri petrokimia dan pusat data kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR (Kamis, 13/2) menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mendukung Asta Cita Prabowo. Namun penghematan ini semestinya tidak boleh mengganggu program layanan masyarakat seperti bantuan sosial (bansos).
👉🏻 AI menjadi fokus banyak negara, Anda bisa mendulang cuang dengan Investasi di AI: analisa saham, ETF dan reksa dana
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Jumbo
Sebelum membahas anggaran makan bergizi gratis dan kaitannya dengan efisiensi anggaran Prabowo, ada baiknya kita mengetahui Asta Cita Prabowo – Gibran:
| 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia |
| 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru |
| 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur |
| 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. |
| 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan |
| 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba |
| 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |
Salah satu program yang digaungkan oleh Prabowo dalam Asta Cita tersebut, dan mendapat banyak sorotan publik adalah penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Melansir berbagai sumber, anggaran Makan Bergizi Gratis bisa menembus angka Rp 420 triliun hingga Desember 2025. Angka jumbo ini tentu akan membebani anggaran negara. Hal ini kemudian yang mendorong Prabowo untuk mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran pada hampir seluruh Kementerian/Lembaga.
Saat ini, APBN 2025 telah menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun. Namun ternyata anggaran tersebut hanya cukup hingga Juni 2025.
Beban utang pemerintah Indonesia
Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah saat ini sebesar Rp 8.680,13 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 39,2% dari PDB. Berdasarkan UU No 17 tahun 2023, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah 60%. Sementara itu rasio utang pemerintah telah mengalami menurunan dari 40,74% pada Desember 2021. Jumlah utang pemerintah paling banyak dari penerbitan SBN Domestik yakni mencapai 71,12%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan bahwa rasio utang negara tersebut masih aman. Sehingga dia mengelak bahwa efisiensi anggaran Prabowo ini akibat dari jumlah utang jumbo pemerintah.
Namun demikian, pada 2025 pemerintah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun. Kementerian Keuangan sepertinya berencana melakukan refinancing dengan menarik utang baru untuk membayar utang jatuh tempo.
Instruksi Presiden Efisiensi Anggaran 2025
Kebijakan efisiensi anggaran 2025 tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Berikut isi dari Inpres efisiensi anggaran Prabowo 2025:
Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000 terdiri atas:
a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun
b. Transfer ke Daerah sebesar Rp 50.595.177.420
Dalam inpres efisiensi anggaran, Kementerian/Lembaga perlu melakukan efisiensi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta pengaaan peralatan dan mesin. Nah efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan operasional.
Sementara itu para kepala daerah perlu membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion (FGD). Selain itu kepala daerah perlu mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi belanja honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Namun Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengatakan bahwa dia berencana melakukan efisiensi anggaran dengan target Rp 750 triliun (setara US$ 44 miliar) dalam tiga tahap. Efisiensi anggaran tahap pertama sebesar Rp 306,69 triliun. Dana ini akan digunakan untuk program makan bergizi gratis sebesar US$ 24 miliar, kemudian sisanya akan digunakan untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebesar US$ 20 miliar.
Bagaimana dampak efisiensi anggaran 2025 terhadap SBN?
Setelah membahas kenapa ada efisiensi anggaran, kini kita akan membahasa dampak efisiensi anggaran 2025 terhadap SBN.
Freddy Tedja, Head of Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), menjelaskan bahwa efisiensi anggaran membuka peluang bagi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran. Ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor pada stabilitas fiskal negara.
Di sisi lain, penerbitan surat utang baru untuk refinancing utang yang ada dapat membantu pemerintah mengelola beban utang dengan lebih baik. Jika dilakukan dengan suku bunga yang lebih rendah, ini dapat mengurangi biaya bunga dan memperbaiki posisi fiskal.
Namun, peningkatan penerbitan surat utang juga dapat meningkatkan pasokan obligasi di pasar, yang mungkin menekan harga obligasi dan meningkatkan yield.
Dan yang juga penting, kita juga berharap penghematan yang dilakukan pemerintah ini benar-benar tepat sasaran, jangan sampai penghematan anggaran belanja negara ini justru berdampak negatif pada roda perekonomian. Kuncinya adalah keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang baik dan pada saat yang sama dapat mendorong pertumbuhan.
Freddy Tedja, Head of Investment Specialis PT Manulaife Aset Manahemen Indonesia
👉🏻 Investasi Obligasi Terbaik & Cara Kerja
Daftar efisiensi anggaran 2025
Hampir seluruh Kementerian/Lembaga terkena efisiensi anggaran 2025. Namun, melansir berbagai sumber, berikut daftar efisiensi anggaran 2025, yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Daftar ini mungkin masih akan mengalami perubahan.
| Kementerian dan Lembaga | Nilai efisiensi anggaran | Anggaran awal |
| Kementerian Pertahanan | Rp 26,9 triliun | Rp 166,26 triliun |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika | Rp 3,84 triliun | Rp 7,73 triliun |
| Badan Siber dan Sandi Negara | Rp 538,63 miliar | Rp 1,32 triliun |
| Lembaga Ketahanan Nasional | Rp 58,11 miliar | Rp 187,07 miliar |
| Ombudsman RI | Rp 91,6 miliar | Rp 255,59 miliar |
| IKN | Rp 1,15 triliun | Rp 14,4 triliun |
| BNN | Rp 998,6 miliar | Rp 2,45 triliun |
| Kementerian Pertanian | Rp 10,28 triliun | Rp 26,37 triliun |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp 2,12 triliun | Rp 6,22 triliun |
| Kementerian Kehutanan | Rp 1,21 triliun | Rp 5,15 triliun |
| Kemen PU | Rp 81,38 triliun | Rp 110,95 triliun |
| Kemenhub | Rp 17,87 triliun | Rp 31,45 triliun |
| Kementerian PKP | Rp 3,66 triliun | Rp 5,27 triliun |
| Kemendes | Rp 1,03 triliun | Rp 2,19 triliun |
| Kementerian Transmigrasi | Rp 47,39 miliar | Rp 122,41 triliun |
| BMKG | Rp 1,42 triliun | Rp 2,82 triliun |
| BASARNAS | Rp 486,09 miliar | Rp 1,49 triliun |
| Kementerian Koperasi | Rp 155,82 miliar | Rp 473,31 miliar |
| Kementerian UMKM | Rp 242,9 miliar | Rp 463,85 miliar |
| Kementerian Pariwisata | Rp 603,8 miliar | Rp 1,48 triliun |
| Kementerian Agama | Rp 12,32 miliar | Rp 78,55 miliar |
| Kementerian Sosial | Rp 970 miliar | Rp 79,59 triliun |
| Kemen PPPA | Rp 146,89 miliar | Rp 300,65 miliar |
| BNPB | Rp 470,9 miliar | Rp 1,43 triliun |
| Badan Gizi Nasional | Rp 200,2 miliar | Rp 71 triliun |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Rp 7,27 triliun | Rp 26,27 triliun |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi | Rp 6,78 triliun | Rp 49,82 triliun |
| Kementerian Kebudayaan | Rp 1,09 triliun | Rp 1,27 triliun |
| Perpusnas | Rp 278,85 miliar | Rp 441,82 miliar |
| BPS | Rp 1,59 triliun | Rp 4,11 triliun |
| Kementerian Keuangan | Rp 8,99 triliun | Rp 44,2 triliun |
| Kementerian Hukum | Rp 1,67 triliun | Rp 3,38 triliun |
| Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 4,49 triliun | Rp 11,46 triliun |
| Kementerian HAM | Rp 60,47 miliar | Rp 113,84 miliar |
| Kementerian Sekretariat Negara | Rp 517,58 miliar | Rp 2,38 triliun |
| Komnas HAM dan Perempuan | Rp 59,95 miliar | Rp 100,57 miliar |
| Kementerian Kesehatan | Rp 19 triliun | Rp 106,76 triliun |
| BNPT | Rp 153,41 miliar | Rp 275,14 miliar |
Bagaimana strategi mengelola keuangan selama masa efisiensi anggaran 2025?
Efisiensi anggaran menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi karena mengindikasikan fokus kebijakan pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, tidak sekedar terus menerbitkan utang untuk membiayai program belanja.
Untuk memanfaatkan kondisi ini, beberapa hal yang dapat investor lakukan adalah:
- Memanfaatkan yield yang kompetitif saat ini sebagai titik masuk (entry point) untuk pertumbuhan modal ke depan.
- Lakukan diversifikasi melalui penempatan modal pada beberapa obligasu sekaligus guna mengendalikan risiko fluktuasi harga dan mengoptimalkan return.
- Terus memantau kondisi pasar dan kebijakan pemerintah ke depannya dan terus melakukan penyesuaian strategi portofolio sesuai dengan perkembangan ekonomi.
Bagi investor muda yang belum terlalu paham investasi langsung pada obligasi, ada produk reksa dana. Reksa dana pendapatan tetap (atau reksadana obligasi) dapat menjembatani minat investor untuk menikmati peluang dari pasar obligasi, yang sudah dilengkapi strategi diversifikasi yang baik untuk mengendalikan risiko fluktuasi dan mengoptimalkan imbal hasil.
